Assalamualaikum Wr Wb
Salam sejahtera bagi kita semua
Tidak terasa sudah satu periode perjuangan pengemban amanah Majelis Wali Amanat UM UGM dilalui dengan banyak pelajaran di dalamnya. Pada akhirnya estafet perjuangan wakil mahasiswa di MWA UGM akan diteruskan oleh pejuang yang berani dan strategis. Sebagai satu-satunya wakil dari seluruh mahasiswa UGM dalam perumusan dan pengambilan kebijakan tinggi UGM, tidaklah mudah perjuangan yang akan dilaluinya.
Sumbangkan gagasan terbaikmu untuk UGM yang lebih baik lagi dan
Mari kita bersamai!
Terimakasih atas kebersamaan, dukungan, kritik, dan masukan yang telah diberikan
Selamat berjuang wahai pengemban amanah
Para rektor PTN-BH menandatangani nota kesepahaman untuk berinergi dalam menghadapi persaingan global dengan masuknya Perguruan Tinggi Asing (PTA) di Indonesia pada forum PTN-BH Indonesia di Kampus ITS, Rabu (4/4/2018) .
Surabaya – Saat ini pendidikan tinggi Indonesia sudah memasuki era persaingan global. Institusi pendidikan tinggi di Indonesia dituntut untuk mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi Asing (PTA) yang akan masuk di Indonesia. Tantangan ini menjadi perhatian penting bagi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia termasuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PN BH) di Indonesia untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya. Berangkat dari permasalahan ini diselenggrakanlah Forum PTN-BH Seluruh Indonesia di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada Rabu-Kamis 4-5 April 2018. Forum ini dihadiri oleh para rektor, anggota Majelis Wali Amanat, Senat Akademik dan Dewan Guru Besar dari 11 PTN-BH di Indonesia.
Dalam Forum Pertemuan PTN-BH seluruh Indonesia Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan PTN BH agar bisa bersinergi untuk mampu bersaing di kelas dunia. “Reputasi PTN-BH harus ditingkatkan terus agar mampu bersaing di kelas dunia. Maka dari itu, berbagai regulasi harus kita perbaiki,” kata Nasir di Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Rabu (04/04/2018).
Adapun regulasi dimaksud Nasir terkait dengan urusan akademik meliputi usulan program studi baru tidak lagi terikat nomenklatur, hal ini dimaksudkan untuk merespon Revolusi Industri 4.0. Sementara itu Kemenristekdikti juga telah melakukan perbaikan regulasi dalam hal pengajuan guru bsar, tunjangan profesi dosen dan profesor, sistem pembelajaran daring dan berbagai kebijakan lainnya.
Sementara non akademik meliputi urusan manajemen maupun tata kelola keuangan yang dibicarakan pada forum ini dengan melibatkan Kementrian Keuangan dan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sesi FGD MWA dipimpin oleh Muhamad Nuh (Ketua MWA ITS) membahas otonomi PTN-BH di ITS, Kamis (5/4/2018).
Dengan dibukanya izin Perguruan Tinggi Asing (PTA) untuk beroperasi di Indonesia, Nasir mengingatkan agar PTN-BH siap berkompetisi dengan mereka. “Kalau tidak menata diri dengan baik, efisiensi tidak bisa dilakukan, dan kualitas tidak ditingkatkan, maka tidak akan mampu bersaing. Jangan sampai terjadi pemborosan dan dosen tidak meningkatkan kualitasnya. Semuanya harus ditingkatkan,” tegas Nasir.
Ini merupakan kali pertama forum PTN-BH digelar. Tujuan utama forum ini adalah untuk mencapai otonomi PTN-BH untuk meningkatkan kualitas sekaligus mengangkaat peringkat PTN Indonesia dalam taraf internasional.
Sementara itu, Rektor ITS Joni Hermana dalam jumpa pers di ITS, Selasa (3/4/2018) mengatakan bahwa saat ini 11 PTN-BH menyatakan siap menata langkah strtegis untuk bersanding, bukan bertanding. “Kita akan melayani dan membantu mahasiswa untuk bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki PTA tersebut melalui kerjasama yang kita jalin nantinya,” ujarnya.
Joni mengungkapkan langkah-langkah strategis yang disiapkan antara lain adalah penjaminan mutu akademik PTN-BH dalam rangka mendukung program pemerintah dan pembangunan nasional dan menghadapi persaingan global, dan pemetaan serta pemenuhan Sumber Daya Manusia PTN-BH dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi.
Tiga organ mahasiswa meliputi Keluarga Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana, dan Forum Komunikasi UKM bersama MWA UM dan BK MWA UM dalam forum awal koordinasi organisasi mahasiswa di Ruang Sekretariat MWA UGM pada Senin (29/03/2018)
Oleh: Ismail Yusuf
UGM – Majelis Wali Amanat (MWA) merupakan salah satu koridor penting bagi mahasiswa untuk turut andil dalam membentuk iklim kampus yang demokratis dan transparan. Pada sisi lain integrasi antar organ mahasiswa yang eksis di universitas nampaknya belum terjalin dengan baik. Berangkat dari permasalahan ini, Ismail Yusuf selaku wakil mahasiswa di MWA bersama Badan Kelangkapan MWA UM menginisiasikan forum koordinasi organisasi mahasiswa pada Senin, 26 Maret 2018 di sekretariat MWA UGM. Dalam pertemuan ini turut dihadiri oleh Obed, Samsul, Zaidan, Parkis, Nugroho dan Hanifia sebagai perwakilan dari Keluarga Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana, dan Forum Komunikasi UKM.
Ismail mengatakan, perbedaan pandangan merupakan sebuah hal yang lazim terjadi. Jangan sampai perbedaan pandangan justru menjadi alasan bagi mahasiswa untuk bisa bersatu. Komunikasi merupakan kunci agar masing-masing pihak bisa saling memahami bahwasannya tiap organisasi mempunyai jalan tersendiri dalam memberikan manfaat.
Pada pertemuan ini dibahas mengenai kesepakatan bersama untuk terus mengadakan forum koordinasi pada langkah selanjutnya dengan penandatanganan nota kesepahaman. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa sebagai langkah awal untuk membangun posisi tawar mahasiswa dalam perumusan kebijakan universitas. Dalam pertemuan ini dijelaskan juga mengenai posisi MWA UM diantara organisasi mahasiswa lainnya.
Ismail mengatakan, secara organisasi MWA memiliki posisi lebih tinggi dari pada organisasi mahasiswa lainnya, namun secara keanggotaan MWA UM tidaklah mempunyai posisi lebih tinggi atau lebih rendah dari organisasi mahasiswa lainnya.
Zaidan selaku perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Pascasarjana mengatakan, diharapkan semua dari masing-masing organisasi membawa masalah dari masing-masing organisasi dan siap untuk diundang kembali.
Demikian juga dengan Obed selaku perwakilan dari BEM KM, Obed mengapresiasi adanya forum ini dan menyatakan siap untuk kembali hadir dalam forum koordinasi ini.
Dari kiri Sapto Amal Damandari, Hardo Basuki, Ismail Yusuf, Herry Zudianto, dan Indarto pada saat pertemuan antara KA UGM dengan MWA UGM pada Jum’at, (09/03/2018)
Oleh: Ismail Yusuf
UGM – Melalui SK MWA NOMOR 4/UN1/SK/MWA/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Komite Audit Universitas Gadjah Mada Periode 2013-2018 dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2018-2021, secara resmi MWA UGM mengangkat anggota Komite Audit (KA) UGM periode 2018-2021 sekaligus memberhentikan dengan hormat anggota KA UGM periode 2013-2018.
Pengangkatan Komite Audit kemudian dilanjutkan dengan agenda pemilihan ketua dan sekretaris KA UGM pada Jum’at, (09/03/2018) di ruang sekretariat MWA UGM. Adapun Ketua terpilih Sapto Amal Damandari serta sekretaris terpilih Tata Wijayanta.
Dalam kesempatan tersebut Zaenal Bachruddin selaku anggota MWA Wakil Guru Besar dari Fakultas Peternakan mengatakan, KA memiliki tanggung jawab yang cukup besar dan strategis di UGM. Diharapkan KA bisa memberikan masukan dan memotret hasil audit terhadap aset yang sedang dan akan dimanfaatkan oleh UGM.
“Terpilihnya anggota KA baru ini merupakan sebuah momentum yang cukup baik bagi UGM. KA diharapkan agar bisa lebih memberikan kontribusi kepada UGM agar lebih baik ke depannya dengan melakukan audit di berbagai sektor termasuk UKT.” Ujar Ismail Yusuf selaku anggota MWA Unsur Mahasiswa di MWA UGM.
Hardo Basuki selaku anggota KA terpilih mengatakan, KA sudah merumuskan bagaimana manajemen risiko dilakukan oleh universitas dengan menyambung estafet KA sebelumya. Saat ini KA sudah berhasil mengidentifikasi 261 risiko agar kemudian ditindaklanjuti dan ditangani.
